News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Menteri Agama Diduga Diskriminatif Terhadap Agama ‘Minoritas’

Menteri Agama Diduga Diskriminatif Terhadap Agama ‘Minoritas’

Menteri Agama Diduga Diskriminatif Terhadap Agama ‘Minoritas’
(Foto/Fachrul Razi, Menteri Agama)

Oleh: Silvester Detianus Gea*



Menteri Agama Fachrul Razi diduga melakukan diskriminatif terhadap agama ‘minoritas’ di Indonesia. Tindakan yang diduga diskriminatif tersebut dapat kita lihat dari dua kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Pertama, kasus penolakan IMB renovasi Gereja St. Joseph, Tanjung Balai, Karimun, Riau, oleh sekelompok orang. Kedua, kasus penolakan Mushola yang terjadi di Sulawesi Utara. Menteri Agama, Fachrul Razi menanggapi berbeda kedua kasus yang terjadi. Kasus penolakan IMB renovasi Gereja yang sudah keluar bulan Oktober 2019 ditanggapi secara santai oleh ‘Menteri Semua Agama’. Bahkan tidak ada upaya supaya kasus tersebut segera tuntas. 

Oleh sebab itu, hingga kini kasus itu berlarut-larut bahkan menimbulkan konflik-konflik lain terutama berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Seolah-olah Menteri Agama membiarkan kasus ini diselesaikan oleh Organisasi masyarakat yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan IMB yang telah dikeluarkan oleh Pemkab, Karimun. Berbeda dengan tanggapan Menteri Agama terhadap kasus penolakan Mushola yang terjadi di Sulawesi Utara. 

Menteri Agama langsung turun tangan melalui pihak terkait agar Izin Mendirikan Bangunan Mushola segera keluar. Akhirnya, IMB pendirian Mushola keluar dan kasus tersebut tuntas, tanpa menimbulkan polemik yang berlarut-larut. Berdasarkan kejadian tersebut kita dapat melihat bahwa Menteri Agama diduga melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama ‘minoritas’ di Indonesia. 

Berbeda dengan pernyataannya ketika pidato pada awal beliau dipilih/diangkat menjadi Menteri Agama. 
Lalu dimana letak keadilan? Dimana letak ‘Menteri Semua Agama’?. Bukankah ini menunjukkan bahwa Menteri seolah tidak kuasa untuk membendung dorongan dari ormas? Atau Menteri Agama takut kehilangan popularitas di mata masyarakat beragama ‘masyoritas’? Mengapa seolah tidak hadir dalam kasus gereja di Karimun atau sedang sibuk urus  Warga Negara Indonesia yang diduga bergabung dengan ISIS?. 

Benarkah Undang-Undang Tentang Kebebasan Beragama masih relevan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kini hanya sekedar pajangan?. Lihat juga kelambanan dalam memilih Plt. Bimas Katolik. Mengapa Plt Bimas Katolik dapat dijabat oleh orang yang tidak beragama Katolik? Apakah tindakan ini dapat dilakukan sebaliknya, seorang Katolik dapat menjadi Plt. Bimas agama Islam, Hindu, Budha, Konghucu, dan Protestan?. 

Mungkinkah ini yang mempengaruhi kelambanan Menteri Agama dalam mengambil keputusan terkait kasus gereja di Karimun?. Kiranya ini menjadi pertanyaan sebagian masyarakat yang masih mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Jika ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-29, jelas bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan kegiatan agama sesuai dengan keyakinannya. Pada kesempatan ini kita akan melihat secara singkat bagaimana isi dan makna dari pasal 29 UUD 1945. UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 Tentang Kebebasan Beragama berbunyi: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Kedua ayat tersebut hendak kepada kita bahwa segala kegiatan keagamaan di Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Tindakan ini merupakan hak setiap warga negara entah dari agama apapun. Tentu saja dalam hal ini gedung termasuk dalam unsur keagamaan sebagai tempat beribadah. 

Oleh sebab itu, siapa pun tidak berhak melarang umat beragama lain mendirikan tempat ibadah, karena pelarangan itu secara tidak langsung melarang umat beragama tertentu untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Kasus yang terjadi dengan Gereja Katolik Santo Joseph, Tanjung Balai, Karimun, Riau merupakan fakta betapa minimnya pengamalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Jika Menteri Agama, Fachrul Razi dan pemerintah terkait membiarkan kasus-kasus ini terus-menerus terjadi, maka cepat atau lambat bangsa yang kita cintai ini akan terpecah belah.


*Penulis adalah Wartawan KOMODOPOS.COM, Pernah menulis buku bersama Bernadus Barat Daya berjudul “MENGENAL TOKOH KATOLIK INDONESIA: Dari Pejuang Kemerdekaan, Pahlawan Nasional Hingga Pejabat Negara” (2017), Menulis buku berjudul "MENGENAL BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL SUKU NIAS" (2018), kontributor website Media Dialogika Indonesia (Madilog.id), kontributor website Societasnews.id, Author JalaPress.com, dan mengajar di salah satu sekolah (2019-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui email: detianus.634@gmail.com atau melalui Facebook: Silvester Detianus Gea. Akun Kompasiana: https://www.kompasiana.com/silvesterdetianusgea8289


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar